Seputar Publik / Berita

Sekda DKI Bilang Pj Gubernur Belum Miliki Mobil Dinas

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Skywalk Kebayoran Lama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Skywalk Kebayoran Lama

Pengadaan kendaraan dinas untuk Heru, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan itu, kendaraan dinas gubernur ada dua yaitu jenis sedan dengan kapasitas silinder maksimal 3.000 cc dan jenis jeep dengan kapasitas silinder maksimal 4.200 cc.

Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan pengadaan mobil dinas untuk Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Bedanya, sesuai Permendagri Nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 7 tahun 2006, untuk pengadaan kendaraan dinas Ketua DPRD, jenis kendaraannya sedan atau jeep dengan kapasitas maksimal 2.700 cc.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP), Pemprov DKI menganggarkan pagu Rp4,74 miliar dari APBD 2023 untuk membeli mobil dinas untuk Heru dan Presetio Edi Marsudi.

Ada pun harga per unit, pagu anggarannya adalah Rp2,37 miliar dengan jenis kendaraan jeep berkapasitas maksimal 4.200 cc untuk dua pemimpin daerah itu.

“Mobil dinas jeep-nya itu bukan Rubicorn, Rubicon justru lebih murah,” katanya.

Untuk pengadaan dua unit Jeep itu, pemilihan penyedia Jeep itu dilakukan pada Februari hingga Maret 2023 dengan jadwal pelaksanaan kontrak pada Maret hingga April 2023.

Selain membeli mobil jenis jeep, Pemprov DKI juga melakukan pengadaan sebanyak 23 kendaraan dinas bertenaga listrik dengan pagu anggaran sesuai SiRUP LKPP mencapai Rp20,3 miliar atau per unit mencapai Rp884 juta.

Ada pun uraian pengadaan itu adalah kendaraan bermotor penumpang merek Hyundai Ionic 5 Electric Vehicle (EV) Signature dalam paket belanja modal kendaraan bermotor penumpang.

Metode pemilihan adalah pembelian secara elektronik dengan jadwal pemilihan penyedia pada Oktober 2023 dan pelaksanaan kontrak pada November 2023.

Namun, pembelian mobil listrik itu menunggu revisi peraturan kepala daerah untuk pembelian mobil ramah lingkungan itu rampung.

Tulis Komentar

Komentar