Seputar Publik / Berita

Gubernur Pramono Resmikan Halte Swadarma ParagonCorp, Kolaborasi CSR Perkuat Transportasi Publik Menuju Jakarta Kota Global

Revitalisasi halte Transjakarta dan RPTRA Bhinneka Swadarma menjadi wujud sinergi Pemprov DKI Jakarta dan ParagonCorp dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif, ramah disabilitas, dan berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Halte Transjakarta Swadarma ParagonCorp di Jakarta Selatan sebagai hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan ParagonCorp dalam memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan ramah bagi seluruh masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Halte Transjakarta Swadarma ParagonCorp di Jakarta Selatan sebagai hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan ParagonCorp dalam memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan ramah bagi seluruh masyarakat.

> "Peresmian fasilitas terintegrasi Halte Swadarma ParagonCorp menegaskan bahwa Jakarta menuju Kota Global tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga melalui layanan publik yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Pramono.

Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan ParagonCorp merupakan kelanjutan dari kerja sama pemberian hak penamaan (naming rights) Halte Swadarma ParagonCorp yang dimulai pada Januari 2025.

Sejak saat itu, kerja sama berkembang ke berbagai program sosial dan lingkungan, antara lain penyediaan fasilitas air minum gratis (Water Station) bersama PAM Jaya, Paragon Empties Station untuk penampungan kemasan bekas kosmetik, pembangunan musala di enam halte Transjakarta, hingga revitalisasi halte beserta jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ramah bagi penyandang disabilitas.


Halte Swadarma ParagonCorp kini juga dilengkapi fasilitas lift yang dirancang sesuai kondisi lapangan guna memudahkan mobilitas lebih dari seribu penumpang setiap hari, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum.

Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta ke depan tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi pemerintah, BUMD, dan sektor swasta.

Tulis Komentar

Komentar