“Kita ingin memastikan setiap langkah yang diambil BUMD memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, para pengelola BUMD tidak perlu ragu lagi. Semua bisa berjalan sesuai aturan dan tetap fokus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto dalam sambutannya.

Sementara itu, PT Migas Patriot kini sedang membuka peluang baru dalam pengembangan sumber energi daerah, dan PT Sinergi Patriot Bekasi tengah menyiapkan rencana bisnis yang dinilai akan berkembang pesat dalam lima tahun ke depan, semua dengan tujuan yang sama: memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Administrasi jangan sampai tertinggal. Kita hidup di zaman di mana aturan terus berkembang, dan antara keinginan serta regulasi harus sejalan. Semua bentuk peraturan, termasuk peraturan Wali Kota tentang BUMD, kini harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, kita harus semakin profesional,” tegasnya.

Tri Adhianto juga mengingatkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, seluruh BUMD kini memiliki rambu yang jelas dalam mengambil keputusan strategis.

Baginya, kerja sama ini adalah simbol kebersamaan dan komitmen moral antara pemerintah, lembaga hukum, dan BUMD untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sinergi ini menjadi pondasi menuju tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima.

“Langkah ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang keyakinan. Dengan adanya perjanjian ini, kita tidak perlu ragu lagi untuk bergerak. Gaspol kerjanya! Karena ini bukti komitmen kita bersama dalam membangun Kota Bekasi yang lebih baik,” ungkapnya penuh semangat.

(*/AZ)