Seputar Publik, Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta reklame tak berizin jalan terus meski dibayang-bayangi ancaman senjata tajam (sajam).

Insiden ancaman senjata tajam (sajam) tersebut terjadi saat petugas Satpol PP melakukan kegiatan korve dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta reklame tak berizin di wilayah Bekasi Utara kemarin lalu.

Tri menyebut, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah telah menyampaikan himbauan dan menginstruksikan petugas di lapangan untuk mengedepankan pendekatan persuasif. 

“Kita sudah himbau dan petugas melakukan dengan persuasif. Tapi negara tidak boleh terus-menerus kalah oleh pelanggaran yang dibiarkan,” kata Tri, Sabtu (8/2/2026).

Ia menegaskan kehadirannya langsung di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Wali Kota Bekasi untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan. Terlebih, penertiban kawasan, kebersihan lingkungan, penataan ruang, serta reklame tak berizin merupakan instruksi langsung Presiden.

“Tugas saya memastikan negara hadir untuk menegakkan aturan. Ini bagian dari perintah untuk menjaga kebersihan, tata ruang, dan ketertiban kota,” ujarnya.

Menanggapi ancaman senjata tajam yang terjadi di lapangan, Tri menyatakan hal tersebut bukan fokus utamanya. Ia justru menyoroti bahaya pembiaran pelanggaran yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

“Saya tidak khawatir pada goloknya. Yang saya khawatirkan kalau pelanggaran terus dibiarkan, lama-lama dianggap biasa. Dari situ muncul pembiaran, dan akhirnya orang merasa dirinya paling benar,” tegasnya.

Menurut Tri, ketegangan dan kemarahan yang muncul saat penertiban merupakan akumulasi dari pembiaran bertahun-tahun ketika aturan tidak ditegakkan secara konsisten.

“Saya rasa ekspresi kemarahan warga ini dampak dari pembiaran pelanggaran yang terlalu lama tidak ditindaklanjuti. Hari ini pemerintah mulai menertibkan secara konsisten, meski risikonya tidak kecil,” tutupnya.

(*)