Beranda
Seputar Publik / Berita

Pramono Anung Lantik 11 Pejabat Baru DKI Jakarta, Strategi Perkuat Birokrasi dan Hindari Kekosongan Jabatan

Pelantikan dilakukan bertahap dengan pendekatan manajemen talenta untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan meningkatkan kinerja birokrasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat melantik 11 pejabat baru sebagai langkah strategis memperkuat birokrasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Rabu, (15/4/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat melantik 11 pejabat baru sebagai langkah strategis memperkuat birokrasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Rabu, (15/4/2026).

Seputarpublik.com, JAKARTA — Pramono Anung resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan birokrasi.


Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan, rotasi, dan promosi jabatan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta melalui tahapan administrasi yang lengkap. Proses tersebut juga mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pertimbangan DPRD DKI Jakarta.

“Perlu kami sampaikan agar tidak terjadi salah tafsir, dalam pelantikan ini terdapat 11 pejabat yang dilantik dengan waktu mulai tugas yang berbeda-beda,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, dari total pejabat yang dilantik, tiga orang langsung efektif menjabat sejak hari pelantikan, empat orang mulai 1 Juni 2026, tiga orang mulai 1 Agustus 2026, dan satu orang masih menunggu keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional utama.

Menurutnya, pengaturan waktu tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan serta meminimalkan penunjukan pelaksana tugas (Plt).

“Dengan cara ini, kesinambungan roda pemerintahan tetap terjaga dan pejabat yang dilantik tidak perlu menjalani pelantikan ulang saat mulai efektif bertugas,” katanya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa proses seleksi pejabat telah melalui uji kelayakan dan kepatutan selama tiga minggu. Penetapan nama-nama pejabat dilakukan melalui koordinasi antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah dengan pendekatan manajemen talenta.

“Kami bertiga berdiskusi untuk menentukan nama terbaik. Pendekatan manajemen talenta digunakan agar penempatan sesuai kebutuhan organisasi dan kapasitas kepemimpinan,” jelasnya.

Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugas secara optimal dalam mendukung arah kebijakan pemerintah provinsi.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Selain itu, terdapat pula Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, hingga Marulitua sebagai Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta.

Sementara itu, posisi wakil wali kota dan sekretaris kota juga diisi oleh pejabat baru yang akan mulai bertugas pada Agustus 2026.

Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja, seiring upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tetap efektif dalam tata kelola pemerintahan.(*/hel).